Komisi VI Terima Penjelasan Usulan PNM Askrindo dan Jamkrindo

14-09-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung. Foto: Oji/nvl

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung mengatakan bahwa Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan tentang usulan Penyertaan Modal Negara (PNM) tahun anggaran 2023 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp6 triliun. Usulan PNM tersebut nantinya akan digunakan untuk penguatan permodalan Askrindo dan Jamkrindo.

 

"Masing-masing (Askrindo dan Jamkrindo) sebesar Rp3 triliun dalam rangka menjaga tingkat gearing ratio usaha produktif sesuai ketentuan OJK sampai dengan tahun 2026," kata Martin saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Wakil Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022).

 

Lebih lanjut, masih kata Martin, dalam pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Jamkrindo dan PT Askrindo diminta untuk melaksanakan penjaminan KUR sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

"Komisi VI DPR RI meminta PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk aktif memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat terkait manfaat KUR dan penjaminan KUR," imbuh politisi Partai NasDem tersebut. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...